contoh asas akuntabilitas. GCG kesetaraan dan contohnya adalah memberikan pemangku kepentingan hak yang sama saat pengambilan keputusan sesuai asas kewajaran. contoh asas akuntabilitas

 
 GCG kesetaraan dan contohnya adalah memberikan pemangku kepentingan hak yang sama saat pengambilan keputusan sesuai asas kewajarancontoh asas akuntabilitas Pertanyaan yang kritis

A. Asas Tugas Pembantuan D. 3. . Menteri berwenang melakukan verifikasi dan akreditasi. Beberapa contoh BUMD di . Saat ini ASN sudah mengenal Core Values ASN Berakhlak pada tulisan ini kita akan mencoba membahas sala satu nilai ASN Berakhlak yakni nilai A artinya Akuntabel. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sadjiarto (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja menjadi tuntutan publik yang berkembang pesat sejak masa reformasi. Berikut ini termasuk Kode Etik dan nilai dasar Ber-AKHLAK, kecuali. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal. Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah 127 1. Terkait dengan prinsip akuntabilitas, dalam berbagai literatur dikatakan bahwa prinsip ini adalah “simbol” dari governance. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut Bowen, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi yang sangat penting, yaitu: Alat kontrol berjalanya demokrasi. Setelah membahas definisi keuangan negara, selanjutnya kita akan mengenal asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil; b. and akuntabilitas. Perbedaan pendapat itu ditengahi oleh Klandermann, dari dua sudut pandang, yakni:. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 ( Studi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara ) Oleh RADEN APRI SISWANTO 216130093 Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris. Menurut Sinambela, dkk (2011), asas-asas pelayanan publik adalah sebagai berikut: Transparansi. Asas Dekonsentrasi Pembahasan: Desentralisasi atau Otonomi Daerah yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Asas Pelayanan Publik. PILIHAN GANDA 1. Pemerintah Daerah dan DPRD Psl. Sementara itu, World Bank mengartikan good governance sebagai. December 21, 2015. Senin, 3 November 2014 02:24 WIB Hasil penelitian dari penulisan ini adalah penerapan asas akuntabilitas penerapan asas akuntabilitas untuk mewujudkan good corporate governance pada BUMN menurut pasal 3 huruf c kepmen no. Dalam konteks pemerintahan, istilah “akuntabilitas publik” mengacu pada pemberian informasi kepada pemangku kepentingan terkait tentang kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah. Poerwadarminta, pengertian asas adalah: (1) Dasar, alas, pondamen; misalnya: batu yang baik untuk asas rumah; (2) Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya); misalnya:. Pelayanan izin usaha yang selama ini telah diterapkan oleh instansi terkait, menempuh proses yangJenis-Jenis Akuntabilitas. 2) Pengelolaan keuangan desa, dikelola. (Sedarmayanti, 2012) Menurut (Muhammad, 2007) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja danAsas akuntabilitas menjadi salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik. Pasalnya, masyarakat atau rakyat tersebut adalah pemegang kedaulatan tertinggi. KOMPAS. Setiap organisasi atau institusi memiliki mekanisme akuntabilitas sendiri yang berbeda dengan organisasi atau institusi lain. menjelaskan bahwa Akuntabilitas adalah sebagai suatu pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Secara umum, akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atau perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan seperti laporan, administrasi, dan pembukuan. Hal ini sangat diperlukan dalam Hingga berakhirnya tahun buku 2020, struktur GCG yang berlaku di Bank adalah sebagai berikut: menumbuhkan investasi, stabilitas keuangan dan integritas usaha dalam jangka panjang, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan usaha yang kuat serta mampu meningkatkan komunitas. Berdasarkan uraian di atas, tentukan asas-asas OJK dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang OJK pada prinsipnya. infosda@pu. BAB I PENDAHULUAN A. Berdasarkan Permen PAN-RB No. Penerapan akuntabilitas adalah untuk membuat jalannya perusahaan menjadi efektif dan efisien. Ombudsman juga dapat berfungsi sebagai perantara masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kurang optimal. Asas profesionalitas adalah asas yang menekankan pentingnya kepemilikan standar profesionalitas dalam bekerja di bidang jurnalistik bagi insan pers. Hal ini lantaran istilah transparansi beroperasi sedemikian rupa sehingga mudah bagi orang lain untuk melihat tindakan apa. memaparkan tentang bagaimana contoh-contoh putusan Peradilan Tata UsahaSementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban ( responsibility ), akuntabilitas, partisipasi dan ketanggapan ( responsiveness ) sebagai prinsip kuncinya. asas umum pemerintahan yang baik sebagai alas an mengajukan gugatan PTUN Yogyakarta. 4. 3. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan efektif dan efisien. Cara Menjalankan Akuntabilitas dalam Perusahaan. Selain memiliki prinsip-prinsip, tata kelola perusahaan yang baik juga harus memiliki etika bisnis. Transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. dikaitkan dengan akuntabilitas (Neokleous, 2015;. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi. 3. Alat Ukur Keberhasilan. Namun, yang lebih penting dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Akuntabilitas Kementerian Agama. 1999 tentang Asas Umum Penyelenggara Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negaraAsas akuntabilitas menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Contoh Akuntabilitas. Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya. akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Apabila kepentingan negara Indonesia terancam atau dirugikan oleh pihak lain, sekalipun berada di luar wilayah teritorial Indonesia. Asas Tertib Penyelenggara Negara j. Ternyata Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti UU. Akuntabilitas menjadi sangat penting karena merupakan salah satu tiga pilar good governance. Transparan. Akuntabilitas Publik. Fungsi publik dari lelang yang pertama mempunyai arti bahwa mekanisme lelang berfungsi untuk mengamankan aset yang dikuasai/dimiliki negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dalam. Dalam konteks pemerintahan, istilah “akuntabilitas publik” mengacu pada pemberian informasi kepada pemangku kepentingan terkait tentang kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hakdan kewajiban penyelenggara negara. Terdapat beberapa asas dalam pembinaan pegawai, sebagai berikut: Asas perlindungan hukum. Bentuk Pengawasan Kegiatan. Menurut Indroharto urgensi keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang tersirat dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disamping dapat digunakan untuk menggugat, juga merupakan dasar-dasar (KrIteria atau ukuran) yang digunakan Hakim Administrasi Negara dalam menguji atau. Berikut ini contoh asas kepentingan umum yang ada di Indonesia. Akuntabilitas sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1. Naufal Al-Tasya 02 (1902046001) ; 3. Asas Rekognisi, berarti pengakuan terhadap asal-usul b. 62-72 ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK) Angelina Trimurti Rambu Ana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana angelinarambu67@gmail. Wilayah Teritorial. Prinsip dasar dari good and clean government. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara menurut UUKN sebagai berikut:4 a. Akuntabilitas seorang siswa sebagai. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas outcome, yaitu tanggung jawab atas hasil. Prinsip akuntabilitas adalah media kontrol berjalannya tugas dan program yang telah dilaksanakan dari pemimpin untuk anggotanya maupun untuk jabatan di atasnya. 3. Konsep Dasar Akuntabilitas Pendidikan. Untuk menjadi ASN yang akuntabel, kita perlu. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) 4. 1. Latar Belakang Masalah Kajian kesejarahan hukum menunjukkan, asas-asas umum pemerintahanVisioner. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas Setiap pelaksanaan pemerintahan selalu dikaitkan dengan akuntabilitas dalam kinerja organisasi layanan publik. A sas yang tertuang dalam pasal tersebut adalah asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas perlakuan yang sama, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN SEMBAWA. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengertian Penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tan-pa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serang-Pada pokok pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang nilai-nilai anti korupsi yang mencegah terjadinya korupsi dari internal. Akuntabilitas menjadi sangat penting karena merupakan salah satu tiga pilar good governance. 2 Minute Read. 28 Tahun 1999 tersebut ditujukan untuk penyelenggara negara secara keseluruhan, sementara asas-asas dalam AAUPL pada dasarnya hanya ditujukan pada pemerintah dalam arti sempit, bukan regering atau overheid, yang mengandung arti pemerintah. asas proporsionalitas; 6. Contoh Kasus Akuntabilitas dalam Bisnis. Setiap hal mengenai sistem akuntabilitas, struktur, proses, informasi tentang penilaian, hasil penilaian, rating akuntabilitas dan sebagainya sebaiknya dikomunikasikan dalam bahasa yang mudah dipahami baik untuk stafAkuntabilitas Pemberantasan Korupsi. Good governance, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012). Tertib penyelenggaraan negara 3. Untuk itu, pengelolaan aset negara/daerah tersebut meliputi tahapan menyeluruh sebagaimana diatur dalam PP No. Jenis atau macam-macam akuntabilitas adalah sebagai berikut: Ada delapan jenis akuntabilitas menurut Bruce Stone, O. Fungsi Hukum Administrasi. Contoh Kewajiban. Asas Profesionalitas. Asas Akuntabilitas Segala tindakan dan keputusan yang dapat dilakukan oleh OJK ialah untuk sebuah kebaikan konsumen dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 7 Imbalan lainnya. g. Proporsionalitas 6. Metode yang digunakan. PenelitianSoal Evaluasi Akademik MOOC PPPK 2022. Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi. DEFINISI AAUPB 01 4. profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Akuntabilitas; Jadi, dalam asas ini dimana setiap penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan harus akuntabilitas yang artinya semuanya harus bisa. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ; 2. Akuntabilitas berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. 130 D. AUPB yang dapat dirujuk oleh Hakim TUN dalam memutus perkara. Impelementasi Prinsip Akuntabilitas. 9 No. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai Pasal 4 UU Pelayanan Publik, salah satu asas yang harus dipatuhi oleh KPKNL dalam menyelenggarakan pelayanan publik adalah Asas Akuntabilitas. Kepastian hukum ( bahasa Inggris: legal certainty) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. 5. Pengertian Akuntabilitas, Aspek, Dimensi dan Mekanismenya. Kepentingan umumPermendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Asas Umum Psl 3 UU No. Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam Good Public Governance yang diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan. wewenang tersebut. Transparansi (transparency), yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan. 12 Asas adalah sesuatu yang menjadi tum-puan berfikir atau berpendapat. 6 tahun 2006, yaitu: 7. Asas Akuntabilitas. Asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan. Hal ini termasuk pihak hakim, jaksa, pengacara, serta para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. S. dikelola berdasarkan asas-asas tr ansparan, akuntabel,. panduan mengenai indikator-indikator atau contoh-contoh pelanggaran . Akuntabilitas. sumber foto: edi abdullah. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Enam asas yang dimaksud adalah asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas efektivitas. Dengan kata lain, OJK adalah lembaga yang selalu transparan terhadap kegiatan yang dilakukan. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Akuntabilitas juga berarti bentuk kewajiban mempertanggung. Asas akuntabilitas ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah. 18 | Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah (maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (dar al mafasid wa jalb al masalih). Akuntabilitas adalah Sebuah Hubungan. Sehingga dalam prinsip akuntansi adanya peran akuntabilitas keuangan adalah hal yang sangat dibutuhkan baik itu untuk mencatat persamaan dasar akuntansi. Roni adalah Akuntan Publik Bersertifikat. Kendala Yang Dihadapi dalam Implementasi • Akuntabilitas berorientasi pada hasil • Profesionalitas • Proporsionalitas • Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara • Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri Penjelasan UU 17/2003 Catatan : Asas-asas yang telah lama dikenal, yaitu: a. Selain itu, akuntabilitas memiliki tiga fungsi utama, yaitu (1) untuk menyediakan kontrol demokratis; (2) untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan; (3) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. benar. Psl, 19 dan Psl. Ternyata Pasal 58 huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti UU No. Keduanya, antara hak dan kewajiban harus bisa dijalankan secara seimbang. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders). Contoh Penerapan Kasus Akuntabilitas dalam Bisnis Apa Itu Akuntabilitas? Dalam bahasa inggris akuntabilitas adalah accountability, yang berarti memberikan pertanggungjawaban ataupun keadaan di mana seseorang diminta untuk melaporkan pertanggungjawabannya. Alat Kontrol Tugas. (Sedarmayanti, 2012) Menurut (Muhammad, 2007) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan Fungsi Akuntabilitas. Setiap putusan dan kebijakan OJK harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. Aspek kesetiaan, d. 1. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsipPengertian Asas Proporsionalitas. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas Pansus Hak Angket saat ini muncul pendapat pro-kontra serta du­kungan dari beberapa elemen masyarakat, termasuk para guru besar berbagai perguruan tinggi. ' Tekad untuk memberantas KKN. Dalam proses kegiatan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan. AKUNTABILITAS PENDIDIKAN As’ari Djohar A. Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin: accomptare (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar computare (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata putare (mengadakan perhitungan). Contoh Anjab Penyuluh Hukum Muda. Dalam konteks itu, kewajibanakuntabilitas dalam tata pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap masyarakat. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi nagara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku;hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. Pejabat yang terlibat KKN harus diberhentlkan. Berikut ini adalah contoh akuntabilitas dalam kerja. A. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, objektivitas, dan inovasi. asas efektif dan efisien , adalah bahwa dalam menyelenggarakan manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat. Akuntabilitas (bahasa Inggris: Accountability) adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau. . Asas akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi kepemerintahan dan cara mempertanggungjawabkannya. Kata kunci: e-government, Kota Jambi. Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah 127 1. Asas – Asas Umum Birokrasi Pemerintahan yang Baik; Setiap negara memiliki konteks budaya yang berbeda-beda, kebutuhan masyarakat pada suatu waktu yang selalu berubah dan masalah yang dihadapi oleh setiap negara pun berbeda,. Diketahui, asas partisipatif merupakan asas yang menghendaki setiap kegiatan pertambangan dilengkapi dengan peran serta masyarakat. Asas Proporsionalitas. Ternyata Pasal 58 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan. Akuntabilitas proses, yaitu tanggung jawab melaksanakan prosedur. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sebagaimana kita tahu, negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Pemberi harus memberikan arahan dan. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, terdapat alat akuntabilitas antara lain, seperti perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. 1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif organisasi untuk mempertanggungjawabkan. Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum , maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku. Asas profesionalitas; d. Pedoman pokok prinsip ini adalah:. dengan asas merata dan adil. 10 Asas Akuntabilitas. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di jasa keuangan perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan nonbank, seperti.